Di Sumedang,Presiden Jokowi Tidak Di Akui Sebagai Presiden

BERITAHOTS.COM - Pembangunan waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat hampir usai. Menandai hampir sempurnanya proyek tersebut dibangunlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede.

Papan peresmian dengan tulisan “PRESIDEN” tanpa “Joko Widodo” (Istimewa)

Peletakan batu pertama proyek pembangunan PLTA Jatigede dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Senin (4/5). Serentak dengan acara serupa di Sumatera, Jogjakarta, dan Sulawesi Selatan melalui Video Conference bersama Presiden RI Joko Widodo yang berada di Jogjakarta.

Namun ada yang unik dengan peresmian awal pembangunan pembangkit listrik di Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Dalam papan peresmian ground breaking tertulis “Peresmian Ground Breaking PLTA Jatigede 2X55 MW Oleh PRESIDEN 4 Mei 2015”.

Papan peresmian dengan tulisan “PRESIDEN” tanpa “Joko Widodo” (Istimewa)

Tidak seperti umumnya acara peresmian yang menampakkan jabatan beserta nama; dalam papan peresmian tersebut hanya tertulis jabatan, yaitu PRESIDEN. Sedangkan nama dari Presiden; Joko Widodo, tidak tertulis.

Entah disengaja atau bukan, tapi yang jelas hal itu menunjukkan bahwa nama Joko Widodo tidaklah begitu dianggap penting di daerah tersebut. Tidaklah benar-benar dianggap sebagai presiden.

Joko Widodo dianggap hanya “nunut” kebanggaan berkenaan dengan proyek yang sudah dijalankan berpuluh tahun tersebut. Hanya kebetulan jika kemudian hampir selesai di masa Jokowi.

Dari kejadian ini tampak bahwa Jokowi tidaklah bisa benar-benar hadir di sanubari pemerintah dan masyarakat di daerah. Berbalik dari yang dulu sering Jokowi katakan sendiri sebagai usaha mencari dukungan publik; bahwa seorang pemimpin harus hadir di masyarakat. Dan tampaknya ia sendiri sebagai seorang pemimpin telah gagal mewujudkan hal itu.

Tentulah sangat memalukan, apabila masyarakat tidak mau mengakui siapa presidennya. Tanda bahwa presiden telah gagal menjaga wibawanya sebagai seorang pemimpin. Kehilangan wibawa yang mungkin berawal dari kebijakan-kebijakan salah sehingga memberatkan masyarakat; seperti kenaikan BBM, iklim usaha yang kacau, harga barang naik, hingga fungsi presiden yang hanya menjadi “tangan” bagi ketua partai. (AM/ARB/Aryo)